Illegal Logging

Illegal Logging Beroperasi di Humbahas

Dolok Sanggul-andalas

Ditengah maraknya bencana di Negri Indonesia, praktek Illegal Logging kembali ditemukan beroperasi di kawasan hutan sitio-tio, Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, Rabu (29/1). Pantauan andalas, beberapa titik di kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Samosir itu ditemukan kayu gelondongan jenis pinus siap angkut. Demikian juga salahsatu alat angkut jenis jonder ditemukan beroperasi di lokasi penebangan.

Salahsatu pekerja  jonder yang mengaku marga Banjarnahor saat ditanyai wartawan, mengaku bahwa jonder yang dipakai untuk mengangkut pinus tersebut adalah milik oknum anggota DPRD Humbahas berinisial RLG. Sementara kayu gelondongan tersebut milik oknum Sinaga alias tokke Mambal. “Kami tidak tahu terkait informai lainnya, kami hanya pekerja,” tukas pria berbaju kotor itu sambil berlalu meninggalkan wartawan.

Sementara itu, RLG yang merupakan kader partai berlambang moncong putih itu, saat dikonfirmasi di dekat kediamannya di Desa Pollung mengatakan bahwa dilakukannya penebangan hanya untuk kegiatan memperdayakan warga serta tanaman yang ada disekitaran Kecamatan Polung. “Kita hanya mamfaatkan sumber yang ada untuk pekerjaan warga disini.Tidak ada kegiatan masyarakat disini  makanya berdayakan,” terang Caleg DPRD Humbahas periode 2014-2019 itu.

Hal senada juga disampaikan tokke Mambal, untuk menutupi hutangnya atas kasus ijin penebangan hutan tanaman masyarakat (IPHTM) yang menjerat mantan Asisten Pemerintahan Pemkab Humbahas, Ongung Silaban tahun 2010 lalu, dirinya terpaksa rela bekerjasama dengan oknum RLG untuk menggunduli hutan reboisasi yang merupakan resapan air kawasan danau toba itu.

Tokke Mambal juga berdalih, sebelum melakukan penebangan kayu pinus itu, pihaknya sudah mengajukan ijin kepada dinas kehutanan setempat November 20113 lalu. Namun hingga kini ijn tersebut tak kunjung ditindaklanjuti oleh dinas kehutanan. “Sebenarnya, kita sudah mengurus ijin tapi belum dikeluarkan oleh dinas kehtanan,” ujar Mambal.

Terkait hal itu, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Humbhaas, Ir Happy Silitonga saat dikonfirmasi via selulernya mengaku belum mengetahui adanya penebangan pinus di daerahnya khususnya wilayah kecamatan Pollung. Dikatakan, sejauh ini, pihaknya belum pernah mengeluarkan ijin penebangan kayu dan belum pernah menerima permohonan penebangan kayu dari masyarakat setempat. “Kita belum pernah menerima permohonan ijin penebangan kayu. Biasanya, kalau ada permohonan langsung cepat kita proses,” jelas Happy.

Happy juga menambahkan, sesuai dengan Permenhut nomor 30, dinas kehutanan tidak bisa menerbitkan ijin. Hanya saja, dinas kehutanan hanya mengeluarkan dokumen pengangkutan hasil hutan dari hutan rakyat. (AND)

foto dan teks berita, andi siregar

Gelondongan-Tampak salahsatu warga tengah menjunjukkan kayu gelondongan jenis pinus siap angkut

Jonder-Tampak alat pengangkut jenis jonder tengah beroperasi di wilayah penebangan

Jelag Pileg

Jelang Pileg, KPUD Humbahas Siapkan Logistik

Dolok Sanggul-andalas

Menjelang pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota, 09 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Humbang Hasundutan (Humbahas) siapkan logistik pemilu. Adapun logistik tersebut yakni, kotak suara, bilik suara dan kertas suara dan lainnya. Hal itu dikemukakan Ketua KPUD Humbahas, Eviasi Manalu, SPd melalui Sekertaris KPU Tagor Manullang, SmHk saat ditemui wartawan di kantornya, akhir pekan lalu.

Tagor mengatakan, sesuai dengan kebutuhan Pileg, sementara pihak KPU hanya menyiapkan 222 kotak suara, 235 bilik suara, 15000 amplop dan 16410 sampul. “Secara keseluruhan logistik pileg belum memenuhi kebutuhan. Untuk itu, sebelum hari-H pelaksanaan Pileg semua logistik sudah harus terpenuhi demi kelancaran Pemilu,” jelas Tagor.

Untuk menyukseskan pemilu legislatif, tambah Tagor, pihak KPU setempat telah merekrut 25 tim relawan. Perekrutan tim relawan itu sesuai dengan surat edaran KPU pusat. Tim relawan tersebut ditugaskan membantu KPU mensosialisasikan pemilu dan menekan angka golput.

Sekedar untuk diketahui, sesuai dengan daftar caleg tetap (DCT) sebelumnya,  jumlah caleg DPRD Humbahas mengalami perubahan dari 230 orang  menjadi 229 orang. Perubahan jumlah caleg tersebut dikarenakan satu orang caleg dari Partai Demokrat dapil satu meninggal dunia. (AND)

Jurtul Ditangkap

Jurtul Togel Kembali Ditangkap

Dolok Sanggul-andalas

Juru tulis (jurtul) togel, inisial MT, berhasil ditangkap polisi dari Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), minggu pekan lalu. Tersangka jurtul judi asal Singapura itu, ditangkap di kedai miliknya sendiri saat menulis tebak nomor. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan, satu lembar rekap nomor, satu buah pena, satu buah buku tafsir mimpi dan uang sebanyak Rp 120 ribu.

Demikian dibenarkan Kapolres Humbahas AKBP Heri Sulesmono, SiK melalui kasat Reskrim AKP Hanry Tambunan saat dikonfirmasi wartawan, pecan kemarin.

Dikatakan, untuk membrantas penyakit masyarakat itu, pihaknya akan terus melakukan pengembangan atas penangkapan MT. Dari hasil pemeriksaan sementara, rekan MT, oknum marga Sihombing masih bebas berkeliaran  sebagai jurtul togel. “Kita akan dalami hasil pemeriksaan itu MT. Kita juga harapkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam membrantas penyakit masyarakat,” jelas Hanry.

Sementara perbuatan MT dijerat pasal KUHP 303 dengan ancaman penjara 5 tahun penjara. (AND)

PAD Dispenda Prvosu UPT Dolok Sanggul TA 2013 Minus Rp 1,9 M

PAD Dispenda Prvosu UPT Dolok Sanggul TA 2013 Minus Rp 1,9 M

Dolok Sanggul-andalas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Dispenda Prosvsu) UPT Dolok Sanggul Tahun Anggaran (TA) 2013 minus sebanyak Rp 1,9 M. Dari Rp 10. 617.927.956 target PAD, yang terealisasi hanya sebesar Rp 8.828.414.623 atau 83, 15 persen. Demikian disampaikan, kepala Dispenda Provsu UPT Dolok Sanggul, Aker Silalahi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, awal pecan lalu.

Aker merinci, pos PAD pada UPT Dolok Sanggul adalah pajak kendraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendran bermotor (BBN-KB). Dari Rp 4.246.751.636 target PKB, yang realisasi hanya sebesar Rp 4.098.197.197.239 atau 96,50 persen. Sementara, dari Rp 5.884.042.209 target BBN-KB yang terealisasi hanya sebesar 4.416.781.841 atau 75,06 persen. “Untuk mencapai target yang ditetapkan dari Dispenda Provsu, kita dari UPT Dolok Sanggul telah bekerja maksimal dan bekerjasama dengan instansi terkait,” kilahnya.

Lebih jauh, Aker mejelaskan, rendahnya capaian PAD TA 2013 dimungkinkan karena tingginya BBN kendraan baru di Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, BBN kendraan baru di Sumatera Utara 15 persen sementara provinsi lain seperti Sumatra Barat dan Pekan Baru hanya sebesar 10 persen dari harga kendraan.

“Tingginya BBN kendraan baru di Sumatera Utara, sangat mempengaruhi PAD Dispenda Sumut. Pasalnya, secara ekonomis masyarakat masih cendrung memilih harga yang relatif murah apalagi dalam pengurusan BBN kendraan baru,”jelas Aker.

Ditambahkannya, tingginya BBN kendraan baru di Sumut diharapkan menjadi pertimbangan bersama. Kemudian, sebelum menyusun Perda, kiranya pihak-pihak terkait melakukan studi banding ke daerah lain demi penyesuaian potensi daerah itu sendiri. (AND)

Panwas Tekan Kecurangan

Panwaslu Humbahas Tekan Potensi Kecurangan Pileg

Dolok Sanggul-andalas

Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) terus berupaya menekan potensi kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilu Legisatif (Pileg), 09 April mendatang. Beberapa upaya yang telah dilakukan Panwas  yakni, penertipan alat peraga kampanye (APK) masing-masing partai politik dan calon legislatif, mencermati DPT dan penugasan Panwascam, panitia pengawas lapangan (PPL) dan sejuta relawan yang dibentuk oleh Bawaslu. Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Humbahas, Henri W Pasaribu, STh saat ditemui PODIUM di kantornya, Senin pecan lalu.

“PPL dan panwascam kita tugaskan untuk mencermati DPT dan memonitor kecurangan yang mungkin terjadi pada Pileg, April mendatang. Sementara sejuta relawan yang dibentuk Bawaslu melalui panwaslu setempat, ditugaskan untuk membantu PPL dan Panwascam serta memberi sosialisasi kepada pemiih pemula tingkat SMA sederajat,” jelas Henri.

Lanjut Henri, untuk menekan tingkat kecurangan Pileg, pihaknya juga bekerjasama dengan ormas sebagai pokja (kelompok kerja). Ormas tersebut antara lain, OKP, tokoh masyarakat. Selanjutnya terkait pelanggaran pidana, pihaknya telah membentuk Gakumdu (penegakan hukum terpadu) yang terdiri dari Panwaskab, Polri, dan Kejaksaan. “Dengan berbagai upaya yang kita lakukan, harapan kita potensi kecurangan Pileg, April mendatang, dapat ter-minimalisir,” tukasnya.

Ditambahkan, untuk netralitas PNS, pihaknya telah menyurati pemerintah setempat, TNI/Polri, BUMN, BUMD. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan PNS, TNI/Pori, BUMN dan BUMD menjadi anggota parpol atupun tim suksesi salahsatu parpol.

Lebih jauh Henri mengatakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, minggu depan, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan penertipan APK parpol/ caleg yang melanggar aturan yang berlaku. Sebelumnya, pihaknya telah menyurati masing-masing parpol namun, jika tidak diindahkan maka akan ditertibkan demi kenyamanan bersama. (AND)