Implementasi RPJMD Bupati Humbahas Diragukan

Dolok Sanggul-Rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun 2016-2021 secara teori sudah baik dan lengkap. Tetapi diantara baik dan lengkap ini, kami ragu implementasi (penerapan) RPJMD ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian disampaikan Marsono Simamora kepada lensa, usai paripurna pandangan umum fraksi atas Ranperda RPJMD Humbahas di gedung DPRD, Dolok Sanggul, Rabu (10/8).

Marsono yang juga wakil ketua DPRD Humbahas itu mengatakan, bahwa pembahasan RPJMD dalam rapat gabungan komisi, pihak eksekutif tidak mencerminkan kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain.

“Ini masih sederhana, selama pembahasan dan pemaparan dalam rapat gabungan komisi, Senin-Selasa (8-9/8) kemarin, tidak ada kerjasama yang baik dari pihak eksekutif. Hal itu terlihat dari minimnya tingkat kehadiran para pimpinan SKPD. Selain itu, masih ada SKPD yang mengantuk saat rapat paripurna berlangsung. Kami miris melihat situasi ini, sementara SKPD merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan RPJMD ini. Bagaimana ini kedepan,” tanya Marsono.

Politisi NasDem itu mengatakan, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan renstra (rencana strategis) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dijadikan rujukan untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah (RKPD)yang berisikan indikator kerja yang akan dicapai dan dijadikan acuan dalam penyusunan kegiatan SKPD setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

“Mengingat betapa krusial fungsi dari RPJMD tahun 2016-2021 yang notabene menjadi rujukan pembangunan lima tahun kedepan, sangat dibutuhkan kemauan, kemampuan dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga kedepan, RPJMD tadi dapat direalisasikan dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat Humbahas,” katanya.

Sebelumnya, bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dalam nota pengantar paripurna DPRD Humbahas, Senin (8/8), mengatakan, visi pemerintah Kabupaten (Humbahas), tahun 2021 daerah tersebut diproyeksikan menjadi Humbahas Hebat dan bermentalitas Unggul.

Kata Dosmar, hebat memiliki makna bahwa Humbahas harus setara dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Sementara bermentalitas unggul, memiliki makna bahwa warga Humbahas harus menjadi manusia yang bermental besar dan kuat, tidak mudah menyerah, tidak mengeluh, pekerja keras, ulet dan berjiwa besar.

“Dalam rangka mewujudkan visi diatas, pemkab Humbahas menetapkan 5 misi yaitu meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah,” pungkasnya. (Andy Siregar)

Bukit Tambunan

Korupsi Dana Bansos

Kejagung Didesak Periksa Pj Bupati Humbahas

DOLOK SANGGULPemberantasan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menyeret sejumlah pejabat Pemprovsu dinilai belum sampai ke akar-akarnya dan disinyalir masih tebang pilih. Beberapa pejabat di Pemprovsu yang terlibat bansos itu, masih ada yang bebas berkeliaran tanpa ada sentuhan hukum dari aparat. Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Forum Indonesia Transparasi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum kepada wartawan harian andalas saat dihubungi via selulernya, Jumat (18/12).

Rurita mencontohkan, salahsatu pejabat Pemprovsu  yang luput dari pemeriksaan bansos adalah mantan Kepala Badan   di Badan Kesatuan Kebangsaan, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Bukit Tambunan yang saat ini juga sebagai penjabat (Pj) Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas).

Dimana, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumut No.43.C/LHP/XVIII.MDN/06/2012 tanggal 28 Juni 2012, menyebutkan adanya dugaan penyelewengan yang terindikasi merugikan keuangan negara di Kesbangpolinmas Pemprovsu sebesar Rp3.294.211.817 pada TA 2011. Sementara, pada tahun anggara tersebut, Bukit Tambunan sebagai kepala badan di instansi tersebut.

“Kasus dugaan korupsi dana bansos di Kesbangpolinmas tahun anggaran 2011, diduga kuat melibatkan Bukit Tambunan. Maka dari itu, kita mendesak aparat hukum dari Kejagung untuk mengusut tuntas kasus itu tanpa tebang pilih.,” tukas Rurita.

Mengetahui, sejauh mana perkembangan pemeriksaan aparat hukum terkait dana bansos dan dugaan korupsi lainnya, kata Rurita, pihaknya akan terus mengawal bahkan akan menyurati aparat hukum tersebut. “Diawal tahun nanti, kita akan menyurati Kejaksaan dan  Kepolisian. Sudah berapa tersangka yang sudah ditetapkan dan berapa uang negara yang sudah diselamatkan,” tegasnya.

Rurita juga yakin, bahwa korupsi dana bansos di Kesbangpolinmas Pemprovsu tidak hanya melibatkan Eddy Sofyan yang saat ini diperiksa oleh Kejagung. Namun penggerogotan uang negara itu sudah tersistematis sejak pejabat terdahulu.

Rurita juga memaparkan, bahwa praktek korupsi di Sumut, yang sudah mencapai titik kritis, menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan lembaga pemerintah, birokrasi maupun institusi penegak hukum dalam mewujudkan prinsip integritas dan akuntabilitas.

Hal ini diperburuk dengan keterlibatan para politisi dan pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi dengan mengambil keuntungan dari lemahnya penegakan hukum serta sistem pengawasan pengelolaan keuangan negara. Bahkan praktek-praktek korupsi yang marak terjadi dianggap sebuah kewajaran.

Ruri menambahkan, bahwa pihaknya mengapresiasi kejagung yang menangani kasus bansos ini, namun lebih mendukung pemberantasan secara keseluruhan tanpa tebang pilih. “Kalau mau diproses, proseslah dari hulu sampai hilir, dari pangkal sampai ujungnya tanpa tebang pilih. Bansos itu bukan hanya tahun 2012 dan 2013, tapi 2011 juga ada. Kalau mau dituntaskan, tuntaskan semuanya,” katanya.

Katanya lagi, bansos itu tidak hanya 2011-2013, tapi dari masa Syamsul Arifin (mantan Gubsu). Dari 2009 itu sudah penyalahgunaan. Bukan hanya yang tak ada laporan pertanggungjawaban (Lpj) nya saja, yang fiktif pun banyak. Itu tahun 2009, Kepala Kesbangpolinmasnya si Oloan Sihombing, kemudian di 2010 itu Darwinsyah dan 2011 itu Bukit Tambunan, terakhir 2012-2013 dan sampai sekarang itu Eddy Sofyan," imbuhnya.

"Kalau fair, tetapkanlah semua yang terlibat bansos itu jadi tersangka. Kesannya, Eddy Sofyan dan Gatot jadi kambing hitam saja," tukasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Humbahas Bukit Tambunan saat hendak dikonfirmasi via selulernya tidak berhasil sebab ponselnya tidak aktif  (AND)

AMPH

Mahasiswa Desak Keabsahan Pilkada Humbahas

Dolok Sanggul-Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Humbang Hasundutan (AMPH), melakukan aksi demo ke Kantor KPU Humbahas, Jumat (4/12). Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pihak KPUD setempat agar memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang keabsahan Pilkada di daerah itu.

Perjuangan juga  mengatakan, bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015, pasal 6 ayat 1 dinyatakan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan satu pasangan calon gubernur, bupati dan walikota.

“Di Pilkada Humbahas, KPUD Humbahas telah menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan oleh satu partai. Padahal, hal itu sudah menciderai demokrasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015? Tolong ini dijelaskan,” kata Perjuangan.

Selain itu, Perjuangan juga mendesak KPU Humbahas agar benar-benar menyelenggarakan Pilkada yang bebas dari praktek politik uang. Sebab, menurut Perjuangan, jelang pilkada, sudah banyak raja-raja duit yang hendak merusak pesta demokrasi.

 “Kami mendesak KPU Humbahas dan Panwaslih agar benar-benar melaksanakan dan mengawasi Pilkada Humbahas yang jujur, adil dan bebas dari praktek politik uang,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Humbahas, Ramses Simamora mengatakan, bahwa pihaknya hanya mengakomodir putusan PT TUN yang memenangkan gugatan pasangan Harry Marbun-Momento N Sihombing terhadap KPU Humbahas, serta pasangan Palbet Siboro-Henri Sihombing yang dimenangkan Panwaslih Humbahas atas gugatan mereka terhadap KPU Humbahas.

“Pasangan Harri Marbun-Momento Sihombing dan Palbet Si

boro-Henri Sihombing sama-sama mendaftar dari Partai Golkar. Tapi, dengan adanya putusan PT TUN dan Panwaslih itu, KPU Humbahas tidak berwenang untuk menganalisa putusan itu. KPU Humbahas setelah melakukan kordinasi ke KPU Sumut dan KPU pusat, akhirnya memutuskan untuk menetapkan keduanya ikut di Pilkada Humbahas,” ungkap Ramses.

Terkait pengawasan politik uang di Pilkada, Ramses meminta, agar kalangan mahasiswa di daerah itu turut serta untuk melakukan pengawasan. “Laporkan segera ke Panwaslih jika ada menemukan praktek politik uang yang dilakukan tim sukses atau pun para calon bupati dan wakil bupati untuk meraup suara. Saya mengajak mahasiswa turut berperan aktif dalam hal itu,”katanya.

Sebelumnya, aliansi mahasiswa yang memakai jubah hitam itu turut melakukan aksi sama di kantor Panwaslih Humbahas, di Jalinsum Dolok Sanggul Siborongborong, Desa Sosorgonting, Kecamatan Dolok Sanggul.  (AND)

Kampanye Hitam

Jelang Pilkada
Paslon MARS Prihatin Black Campaign di Humbahas
Dolok Sanggul-Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, aktifitas tim juru kampanye beberapa calon bupati-wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sudah mulai bergerak secara silent  dan terbuka. Tak pelak, “perang” pun sudah dimulai secara sembunyi  juga terbuka.
Black campaign (kampanye hitam) yang merupakan perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong tampak dilakukan tim, kelompok, parpol dan pendukung  dari salahsatu calon kepada calon lainnya.
Akibatnya, salahsatu pasangan calon (paslon) di daerah itu yakni Marganti Manullang-Ramses Purba (MARS) menjadi korban. Paslon yang mengantongi nomor urut satu itu, dituding sebagai salahsatu paslon yang memiliki masalah pelanggaran moral hingga penyalahgunaan ijazah.
Menyikapi itu, dengan tegas Marganti Manullang didampingi Humas tim pemenangan MARS, Marsikkat Naibaho kepada andalas, Rabu (2/12) di Dolok Sanggul justru menanggapi dingin dan merasa prihatin atas tudingan datang dari orang yang tidak bertanggungjawab. “Tudingan buruk yang ditujukan ke MARS, kita anggap sebagai kampanye hitam dari salahsatu paslon, sebab paslon MARS semakin disenangi masyarakat Humbahas,” tukasnya.
Menanggapi tudingan buruk itu, mantan wakil bupati Humbahas dua periode itu juga menghimbau agar masyarakat Humbahas jangan terpengaruh. Selain itu, paslon yang maju dari jalur perseorangan itu meminta tim relawan dan simpatisan dan sahabat MARS untuk semakin merapatkan barisan memenangkan MARS.
“Saya sendiri mengakui, bahwa tudingan buruk yang disampaikan ke kita membuat tim relawan, simpatisan dan sahabat MARS sedikit galau. Namun dalam kesempatan ini perlu saya tegaskan bahwa tudingan tidak benar dan itu merupakan upaya kampanye hitam dari salahsatu paslon,” ujar paslon Bupati yang juga didukung partai NasDem itu.
Sementara itu, sebagai ketua divisi Humas MARS Center, Marsikkat Naibaho menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum. “Melalui kuasa Hukum MARS CENTER, kita akan melakukan upaya hukum terkait tudingan buruk dan kampanye hitam yang dialamatkan ke paslon MARS,” terang.
Lanjutnya, pihaknya juga akan melaporkan kampanye hitam itu kepada pihak terkait dalam hal ini penegakan hukum terpadu (Gakumdu)  Pilkada Humbahas. “Kampanye hitam ini sudah pasti akan akan kita laporkan sebab sudah merugikan paslon MARS dan melanggar PKPU Nomor 9 tahun 2015. Harapan kita, Gakumdu yang terdiri dari Panwalih, Polisi dan Kejaksaan bertindak tegas atas kampnye hitam jelang Pilkada Humbahas,” tegas Marsikat. (ANDI SIREGAR)

MARS

Kampanye Akbar Paslon MARS
Belasan Ribu Warga Humbahas Membludak
Dolok Sanggul-Satu pekan menjelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, 09 Desember mendatang, sedikitnya 19 ribu warga Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang tergabung dalam simpatisan, tim relawan dan pomparan Siraja Oloan (SRO) padati kampanye akbar pasangan calon (paslon) Marganti Manullang-Ramses Purba (MARS) yang bertempat di stadion terbuka, Simangaronsang, Dolok Sanggul, Selasa (01/12).
Hadir juga dalam kesempatan itu, ketua umum Siraja Oloan (SRO) se-Indonesia Brigjen TNI (purn) Tarida Sinambela, Ketua SRO Sumut, Sanggam Bakkara, pomparan (keturunan) dan anak rantau SRO se-Indonesia, mantan bupati Kabupaten Dairi IS Sihotang, pengurus partai NasDem DPD Humbahas serta DPRD dari partai NasDem, sejumlah artis ibukota dari Jakarta dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, pantauan wartawan, warga yang membanjiri lapangan stadion itu sepakat mendukung dan memenangkan pasangan MARS dalam Pilkada 2015.
Tarida Sinambela dalam sambutannya, mengaku bangga atas kekompakan pomparan SRO. “Sebagai pengurus SRO, kami bangga atas kekompakan keturunan SRO yakni marga Naibaho, Sihotang, Bakkara, Sinambela, Sihite dan Simanullang. Semoga kekompakan ini jangan pudar sehingga apa yang dicita-citakan pomparan SRO bisa tercapai,” tukasnya.
Menjelang Pilkada serentak, Tarida juga meminta SRO tetap satu kata, satu hati memenangkan pasangan nomor urut satu Marganti Manulang-Ramses Purba. Senada dengan itu, juga disampaikan ketua SRO Sumut, Sanggam Bakkara.
Ketua tim kampanye MARS, Timbul Naibaho memaparkan bahwa, seluruh simpatisan dan relawan MARS datang dengan sendirinya tanpa iming-iming, janji isapan jempol dari paslon. “Semua simpatisan dan relawan MARS hanya mengandalkan kasih. Trimakasih atas partisipasinya, Tuhan Memberkati,” kata Timbul.
Sementara, mewakili ketua DPD NasDem Humbahas, Marsono Simamora dalam kesempatan itu juga mengajak seluruh masyarakat memilih dan memenangkan pasangan MARS.
Sebab, menurut Marsono, pasangan MARS paling layak membangun Humbahas ke arah yang lebih baik. “Hasil tim survei, hanya paslon MARS paling tinggi elektabilitasnya sehingga partai NasDem memberikan dukungan tanpa mahar politik,” tukas Marsono.
Menyikapi dukungan yang bertubi-tubi, Marganti Manullang menyampaikan apresiasi kepada semua simpatisan, relawan MARS juga pomparan SRO yang turut memberikan dukungan.
Mantan wakil bupati itu mengaku terharu atas doa, dukungan, waktu dan materi yang diberikan simpatisan, relawan dan segenap turunan SRO. “Saya terharu atas antusiasme dukungan yang berduyun-duyun dari handaitolan dan sahabat MARS khsusnya pomparan SRO. Mudah-mudahan doa, dukungan tersebut diberkahi Tuhan, sehingga pasangan MARS terpilih menjadi bupati dan wakil bupati pada periode 2015-2020 dan mampu melanjutkan pembangunan Hutamas sesuai harapan, cita-cita masyarakat Humbahas,” ujar Marganti.
Menurut Marganti, sepuluh tahun pemerintahan bersama Madddin Sihombing, pihaknya sudah banyak membenahi pembangunan namun untuk memantapkan pembangunan itu masih banyak lagi yang akan ditingkatkan. “Jika kelak, kami terpilih sebagai pemimpin di Humbahas maka kami nyatakan tidak akan korupsi dan lebih fokus membagun Humbahas secara merata hingga ke setiap desa,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Marganti tak lupa menyampaikan terimakasih atas dukungan doa, waktu dan materi yang diberikan simpatisan, relawan dan pomparan SRO. Dengan dukungan itu, Marganti, kembali optimis bahwa pasangan MARS akan mendulang suara di Pilkada serempak, tahun 2015. (ANDI SIREGAR)

Debat Terbuka Paslon Bupati

Menghadapi MEA,
Paslon Bupati Humbahas Janjikan Kesejahteraan Rakyat
Dolok Sanggul-Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebanyak lima kandidat pasangan calon (paslon)  bupati-wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) masing-masing, Marganti-Ramses, Dosmar-Saut, Rimso-Derincen, Palbet-Henri dan Harry-Momento  menjanjikan kesejahtraan rakyat jika kelak terpilih jadi pemimpin di daerah itu.
Debat terbuka itu, bertempat di Aula Hutamas, kompleks perkantoran Tano Tubu, Dolok Sanggul, kemarin. Dalam debat tersebut, diangkat tema, Pembangunan akses dan kualitas pelayanan publik berlandaskan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA) menuju Humbahas yang lebih maju dan sejahtera.
Pantauan wartawan harian andalas, dalam sesi pertama pemaparan visi-misi dan penajaman tema, para paslon tersebut mempertegas kesejahtraan dan kemakmuran rakyat lewat visi-misi masing-masing untuk peningkatan pembangunan Humbahas.
Sementara di sesi ke-empat tanya jawab, tanpa diduga, pasangan Rimso-Desrincen menanyakan antisipasi politik uang kepada pasangan lainnya. Mendapat pertanyaan yang kerap terjadi dalam pemilu, pasangan Dosmar-Saut justru menjawab enteng. “Mencegah politik uang, kita akan meningintensifkan blusukan dan sosialisasi ke tengah masyarakat. Hal itu kita lakukan untuk menggaet hati masyarakat tanpa  politik uang,” kata Saut Simamora.
Menyikapi itu, dengan sedikit guyonan yang menggelitik, pasangan Marganti-Ramses mengatakan, “Jangan ada dusta diantara kita,” kata Ramses, sontak, para hadirin dalam debat itu tertawa terbahak Ramses juga mempertegas, jika uang itu diberikan kepada tim sebagai ongkos sosialisasi, itu belum pantas disebut politik uang. Karena itu masih wajar. “Secara tegas, kami menolak politk uang. Jika ada paslon yang melakukan politik uang, silahkan diterima uangnya tapi jangan pilih orangnya,” kata Marganti menambahkan.
Senada dengan itu, paslon Harry-Momento mengatakan, dalam hidup ini, terkadang uang merupakan   akar masalah. Masyarakat yang menerima uang dalam Pilkada tidak pernah kaya dan tidak akan kaya. Untuk mendapatkan uang secara halal, paslon tersebut justru menggurui masyarakat untuk bekerja keras supaya diberkati Tuhan. “Jangan terlalu mendewakan uang karena uang itu bisa membawa malapetalka,” jelasnya.
Selanjutnya, giliran paslon Palbet-Henri menyikapi politik uang, pihaknya justru memaklumi peran uang dalam pemilu sepanjang uang itu tidak melebihi batas. “Politik harus didukung uang namun harus dengan cara yang baik. Sebagai contoh, tak ada anggota DPRD kita ini yang duduk jika tidak didukung uang,” jelas Henri.
Palbet menambahkan, sebagai paslon bupati nomor urut empat, pihaknya menolak dan melarang yang namanya suap dalam bentuk apapun termasuk money politik. “Kalau ada yang melakukan suap dan money poltik, segeralah kembali ke jalan yang benar,” kata palbet disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.
Sebelumnya, ketua KPUD Humbahas Leonard Pasaribu mengatakan, melalui debat terbuka, masyarakat tidak hanya mengetahui tentang profil  paslon bupati dan wakil bupati. Namun masyarakat juga dapat mengetahui dan mencermati program-program yang ditawarkan dari paslon sehingga masyarakat lebih yakin menentukan pilihannya.
Dijelaskan, bahwa debat terbuka merupakan salahsatu pendidikan politik sehingga masyarakat dipersilahkan merekam dan mencatat janji yang disampaikan paslon. Sebab jika mereka terpilih, janji tersebut akan ditagih rakyat. “Dalam Negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat. Pilkada yang digelar secara langsung sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hormatilah kedaulatan itu dan jangan gadaikan dengan iming-iming politik uang, kenali rekam jejak paslon, simak visi misi dan programnya dan tentukan pilihanmu pada 09 Desember mendatang,” tukas Leonard. (ANDI SIREGAR)

ASN

Tingkatan Disiplin Kerja
Pemkab Humbahas Tindak ASN Keluyuran saat Jam Kerja
Dolok Sanggul-Untuk peningkatan disiplin kerja dilingkungan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di daerah itu akan ditindak jika ditemukan keluyuran pada saat jam kerja. Tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan PP 53 tentang disiplin PNS. Demikian ditegaskan Pejabat bupati Humbahas melalui Kabag Humas Setdakab, Osborn Siahaan kepada wartawan, di ruang kerjanya, kemarin.
Osborn menjelaskan, penegasan dari pucuk pimpinan pemkab Humbahas itu, semata-mata hanya peningkatan disiplin dan etos kerja PNS yang bekerja di lingkungan pemkab Humbahas.  “Kita akui, sejauh ini, disiplin dan etos kerja ASN di Kabupaten Humbahas cukup tinggi namun perlu lebih ditingkatkan lagi sesui dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing ASN,” jelas Osborn.
Menurut Osborn, bahwa Pj. Bupati selalu mengamati kinerja ASN khususnya, terkait disiplin dan etos  menghimbau dan mengajak supaya ASN tetap disiplin dan meningkatkan etos kerjanya di unit kerjanya masing-masing. “Kehadiran PNS juga menentukan kinerja yang baik, kalau sudah tidak hadir sudah pasti tidak melaksanakan tugas dengan baik. Justru itu kehadiran tidak boleh diabaikan,” tukasnya.
Masih menurut Osborn, Pj Bupati selalu mengatakan, bahwa masyarakat selalu mengamati kinerja ASN, mulai dari kehadiran sampai tolok ukur kinerja. “Tanpa kita sadari, masyarakat selalu mengamati kinerja ASN mulai dari kehadiran, disiplin,  ketaatan, kepatuhan sampai penampilan. Kalau ada ASN yang duduk-dukuk di kedai pada jam kerja menjadi nilai jelek dan kredibilitas rendah. Untuk itu, Bukit menghimbau agar PNS jangan main-main di waktu jam kerja. Sebab, melalui instansi terkait dan Satpol PP, bupati telah memerintahkan menindak ASN yang keluyuran pada saat jam kerja,” terang Osborn. (ANDI SIREGAR)