wakil rakyat seharunya merakyat

Modis Wakil Ketua DPRD Tidak Mewakili Kepentingan Rakyat Humbahas

Dolok Sanggul-Kegiatan pengadaan mobil dinas  (Modis) di sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas)  senilai  Rp 1.2 Milyar yang bersumber dari P-APBD Humbahas TA 2015 dinilai tidak mewakili kepentingan rakyat.
Bahkan sebelumnya, Ketua Fraksi Hanura Sumut,  Aduhot Simamora, meminta supaya di tinjau  kembali karena masyarakat kecewa  yang berujung pada ketidak percayaan terhadap  kinerja DPRD. Belum lagi, Aduhot memberikan perintah   kepada Ketua Fraksi Hanura Humbahas supaya melaksanakan pembahasan kembali terkait  keputusan kegiatan  pengadaan mobil dinas dewan dengan alasan bukan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
Irfan Hamdani Hasibuan, divisi advokasi Fitra Sumut, Selasa (3/11), mengatakan jika modis yang ada saat ini masih sangat layak, pola penganggarannya yang kurang pas. Disaat sector lain dan didukung oleh faktor lainnya kondisi di Humbahas, nilai Rp 1.2 M itu angka yang besar untuk digunakan bagi kepentingan public.
“Jikapun dipaksakan seharusnya DPRD terlebih dahulu membuktikan kinerjanya bagi masyarakat Humbahas. Apa yang sudah mereka lakukan untuk masyarakat. Idealnya, tahun pertama masa bakti mereka harus lebih focus untuk kepentingan rakyat dengan anggaran APBD yang minim. Kenapa mesti dipaksakan pada pembelian mobnas yang masih layak, toh anggaran pemeliharaannya  (maintenance) juga ditampung dalam APBD,” katanya.
Lanjut Irfan, sector lain, infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan serta pendidikan masih jauh lebih penting dari pada modis. “Selama ini yang terjadi, dalam pembahasan ‘kue’ APBD cendrung mengabaikan kepentingan rakyat. Jadi, lebih kepada deal-deal dalam arti DPRD juga meminta. Tidak ada urgensitas pengadaan modis. Apakah tanpa modis mereka tidak bisa kerja. Kepekaan mereka itu terhadap kepentingan rakyat nyaris tidak ada. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia baru pulih dari keterpurukan. Jadi azas effektivitas dan efisiensi harusnya menjadi dasar utama. Jika persentase belanja modal dalam silpa hanya Rp 126 M, artinya nilai Rp 1,2 M itu sangat bermanfaat bagi sector lain yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Artinya lagi,  kalaupun dipaksakan itu sudah merupakan pemborosan,” kecamnya.
Senada juga diungkapkan pemerhati penduli Humbahas yang juga Dosen Ekonomi Unimed, Dionisius Sihombing mengatakan, bahwa wakil rakyat kerap memakasakan keinginannya sembunyi dibalik kepentingan rakyat untuk memenuhi ambisi pribadi maupun kelompok.
“Sepertinya, para wakil rakyat sekarang kurang peka pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Namun kesannya memanfaatkan tujuan atas nama rakyat, padahal menjadi tujuan pribadi dan kelompok. Relevansinya, mobil dinas di Humbahas tidak urgen dan mendesak. Harusnya DPRD fokus untuk pembangunan sektor pertanian dan pendidikan. Harap DPRD Humbahas menghentikan niat beli mobil dinas, alihkan dana itu untuk sector yang lebih penting,” tulisnya melalui pesan singkat. (ANDI SIREGAR/R-TAN)