Pengawasan Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Perlu Diawasi
Dolok Sanggul-Bantuan pemerintah yang disalurkan kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah perlu mendapat pengawasan dan monitoring dari berbagai pihak termasuk pemerintah itu sendiri. Keberhasilan program pemerintah untuk megentaskan kemiskinan tidak terlepas dari pengawasan khususnya dari instansi terkait. “Kalau penyaluran bantuan itu diawasi tentu akan tepat sasaran dan terkordinir sesuai program pemerintah,” ujar anggota DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Bukka Lumban Toruan kepada wartawan harian andalas di Dolok Sanggul, belum lama ini.
Dikatakan, bantuan yang diberikan pemerintah seperti benih tanaman pangan, ternak, ikan dan bantuan lainnya pada dasarnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya ekonomi lemah. Namun kurangnya pengawasan bantuan berpotensi menjadi penyelewengan sehingga apa yang diprogramkan pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Anggota fraksi Gerindra DPRD Humbahas itu mengakui, bantuan yang selama ini disalurkan pemerintah bukan tidak ada pengawasan namun sejauh ini pengawasan itu belum maksimal sehingga apa yang diprogramkan pemerintah terkadang tidak tepat sasaran sesuai visi-misi pemerintah itu sendiri.
“Perihal bantuan pemerintah, terkadang kita prihatin. Dimana pengawasan bantuan dibeberapa sektor masih lemah sehingga bantuan yang dikucurkan dari dana APBD dan APBN itu sia-sia. Memaksimalkan bantuan yang bersumber dari keuangan Negara, dalam hal ini, kita meminta perhatian serius dari pemerintah,” tegas putra Lintong Nihuta itu.
Terpisah, bupati Humbahas Maddin Sihombing melalui Kabag Humas Setdakab Osborn Siahaan saat dimintai tanggapannya mengapresiasi perhatian dan menerima masukan dari anggota DPRD Humbahas dalam peningkatan taraf hidup ekonomi lemah.
Osborn menjelaskan, bahwa bantuan pemerintah, baik bantuan bergulir, koperasi, benih tanaman pangan, ternak dan lainnya, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pengendalian agar bantuan itu tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
Menurut Osborn, pengawasan yang insentif diberikan kepada instansi, unit terkait. Misalnya bantuan ternak dan ikan, pengawasan dan monitoring bantuan tersebut diberikan kepada dinas Peternakan dan Perikanan. Sementara pengawasan bantuan benih tanaman pangan diberikan kepada dinas pertanian. Demikian juga bantuan lainnya diberikan kepada masing-masing instanis terkait.
Mantan wartawan ini menambahkan, bantuan-bantuan yang diplot di APBD tahun anggaran 2015, sejauh ini masih tahun berjalan dan akan tetap dilakukan pengawasan. Jika nanti ditemukan indikasi penyelewengan bantuan maka akan dibentuk tim untuk investigasi realisasi bantuan tersebut. (ANDI SIREGAR
)